Putusan MK sendiri menetapkan pemilu lokal dilaksanakan dalam rentang waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota DPR dan DPD atau sejak pelantikan presiden dan wakil presiden.
Pilkada Bukan Tujuan Akhir Demokrasi Lokal
Dalam pandangan Siti, pemilihan kepala daerah tidak dapat ditempatkan sebagai tujuan akhir dari demokrasi lokal.
Pilkada merupakan salah satu instrumen untuk menghasilkan pemerintahan daerah yang efektif, demokratis, dan akuntabel.
Karena itu, perubahan desain pemilu nasional dan lokal perlu diikuti dengan pembenahan yang lebih luas terhadap tata kelola demokrasi di daerah. Pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, partai politik, serta masyarakat perlu memahami perubahan tersebut tidak hanya dari sisi teknis penyelenggaraan, tetapi juga dari konsekuensinya terhadap kehidupan demokrasi lokal.
Perubahan ini sekaligus menandai berakhirnya model keserentakan “lima kotak” yang selama ini menggabungkan pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dalam satu desain keserentakan.
Dengan pemisahan tersebut, ruang pembahasan mengenai pemerintahan daerah, representasi politik, dan kepentingan lokal menjadi bagian penting dalam menyiapkan desain demokrasi pasca-2029.











