DPRD Minta Rekam Jejak Hukum Tak Diabaikan
Buton menilai proses pengisian jabatan tidak cukup hanya dengan melihat kelengkapan administrasi maupun persyaratan formal seorang ASN.
Menurutnya, penelusuran rekam jejak, termasuk aspek hukum, perlu menjadi bagian penting sebelum seorang ASN dinyatakan layak menduduki posisi strategis.
“Ini menjadi pembelajaran berharga. Kami berharap ke depannya, Pemprov Maluku benar-benar menyeleksi dengan ketat setiap pejabat yang akan dilantik. Jangan sampai ada yang sudah tersandung kasus hukum, namun masih diberikan jabatan,” ucapnya.
Ia juga menyoroti peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam proses tersebut.
Buton meminta Baperjakat bekerja lebih optimal dan memastikan seluruh tahapan pemeriksaan terhadap calon pejabat dilakukan secara menyeluruh sebelum rekomendasi pengangkatan diterbitkan.
“Baperjakat harus benar-benar selektif dalam memeriksa berkas dan rekam jejak calon pejabat, agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tegasnya.
Komisi I Bakal Panggil BKD Maluku
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I DPRD Maluku berencana memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku.
Pemanggilan tersebut untuk meminta penjelasan mengenai prosedur dan mekanisme verifikasi yang diterapkan Pemprov Maluku dalam proses promosi serta pelantikan pejabat.










