Soroti Promosi ASN Bermasalah, DPRD Maluku Bakal Panggil BKD

oleh -26 Dilihat
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Solichin Buton, meminta Pemprov Maluku memperketat mekanisme verifikasi terhadap setiap ASN yang akan menempati jabatan strategis, mulai dari kepala dinas hingga pejabat eselon III dan IV.

DPRD Minta Rekam Jejak Hukum Tak Diabaikan

Buton menilai proses pengisian jabatan tidak cukup hanya dengan melihat kelengkapan administrasi maupun persyaratan formal seorang ASN.

Menurutnya, penelusuran rekam jejak, termasuk aspek hukum, perlu menjadi bagian penting sebelum seorang ASN dinyatakan layak menduduki posisi strategis.

“Ini menjadi pembelajaran berharga. Kami berharap ke depannya, Pemprov Maluku benar-benar menyeleksi dengan ketat setiap pejabat yang akan dilantik. Jangan sampai ada yang sudah tersandung kasus hukum, namun masih diberikan jabatan,” ucapnya.

Ia juga menyoroti peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam proses tersebut.

Buton meminta Baperjakat bekerja lebih optimal dan memastikan seluruh tahapan pemeriksaan terhadap calon pejabat dilakukan secara menyeluruh sebelum rekomendasi pengangkatan diterbitkan.

Baca Juga  Bareskrim Geledah Lima Lokasi di Bogor dan Tangerang Terkait Dugaan Makar

“Baperjakat harus benar-benar selektif dalam memeriksa berkas dan rekam jejak calon pejabat, agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tegasnya.

Komisi I Bakal Panggil BKD Maluku

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Komisi I DPRD Maluku berencana memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku.

Pemanggilan tersebut untuk meminta penjelasan mengenai prosedur dan mekanisme verifikasi yang diterapkan Pemprov Maluku dalam proses promosi serta pelantikan pejabat.

No More Posts Available.

No more pages to load.