Buton mengatakan, DPRD perlu mengetahui sejauh mana proses pemeriksaan dilakukan sebelum seorang ASN ditempatkan pada jabatan struktural, termasuk bagaimana penelusuran rekam jejak hukum menjadi bagian dari pertimbangan pengangkatan.
“Kami akan memanggil BKD untuk meminta penjelasan terkait prosedur verifikasi yang diterapkan dalam proses promosi dan pelantikan pejabat,” ujarnya.
Ia berharap evaluasi tersebut tidak berhenti pada persoalan satu kasus, tetapi menjadi pintu masuk untuk memperbaiki sistem pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Maluku.
Menurutnya, jabatan pemerintahan harus diisi oleh ASN yang memiliki kompetensi, profesionalisme dan integritas, sekaligus memiliki rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, proses promosi dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Maluku ke depan diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu memastikan setiap pejabat yang dipercaya mengemban jabatan strategis terbebas dari persoalan yang dapat mengganggu kredibilitas pemerintahan.
(red/merindu)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com










