Soroti Promosi ASN Bermasalah, DPRD Maluku Bakal Panggil BKD

oleh -26 Dilihat
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Solichin Buton, meminta Pemprov Maluku memperketat mekanisme verifikasi terhadap setiap ASN yang akan menempati jabatan strategis, mulai dari kepala dinas hingga pejabat eselon III dan IV.

Porostimur.com, Ambon – Rekam jejak hukum dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak boleh luput dari proses seleksi sebelum seseorang dipromosikan atau dilantik menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Solichin Buton, meminta Pemprov Maluku memperketat mekanisme verifikasi terhadap setiap ASN yang akan menempati jabatan strategis, mulai dari kepala dinas hingga pejabat eselon III dan IV.

Desakan tersebut disampaikan menyusul penetapan salah satu ASN Pemprov Maluku, Nur Madas, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek penyediaan air bersih di Kecamatan Haruku.

Persoalannya, Nur Madas diketahui baru dilantik sebagai pejabat eselon III pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maluku pada 17 Juni 2026.

“Verifikasi terhadap calon pejabat yang akan diangkat dan ditempatkan pada jabatan, baik kepala dinas, eselon III maupun eselon IV, harus dilakukan secara benar-benar selektif. Jangan sampai ada ASN yang memiliki rekam jejak buruk atau bermasalah dengan hukum, namun tetap dilantik dan ditempatkan pada posisi strategis,” ujar Buton saat dihubungi dari Ambon, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga  Prabowo dan Xi Jinping Sepakat Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia-Tiongkok

Menurut Buton, kasus tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemprov Maluku. Bukan hanya terhadap proses pelantikan yang telah dilakukan, tetapi juga terhadap sistem yang digunakan dalam menyeleksi dan mempromosikan seorang ASN ke jabatan tertentu.

No More Posts Available.

No more pages to load.