Porostimur.com, Ambon – Dugaan keterlibatan oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku dalam polemik tagihan tempat hiburan malam (karaoke) senilai lebih dari Rp401 juta kembali menjadi sorotan.
Aliansi Peduli Korupsi Indonesia mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan mencopot oknum PPK berinisial EH dari jabatannya apabila ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan.
Desakan tersebut disampaikan melalui Rahman Yaya Buamono kepada Porostimur.com, Rabu (11/11/2026). Menurut Rahman, persoalan yang menyeret pejabat pengelola proyek pemerintah itu tidak bisa dipandang sebagai urusan pribadi semata, terlebih karena muncul informasi mengenai dugaan keterkaitan pihak kontraktor dengan tagihan hiburan malam bernilai ratusan juta rupiah.
Ia menilai, posisi PPK memiliki tanggung jawab strategis dalam pengelolaan proyek pemerintah. Karena itu, setiap dugaan hubungan tidak wajar antara pejabat pengelola proyek dan penyedia jasa harus diperiksa secara serius.
“Jangan sampai pejabat yang seharusnya menjaga integritas dan mengawal uang negara justru terseret persoalan yang menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Kementerian PUPR harus berani mengambil tindakan tegas,” tegas Rahman.
