Begitu pula dengan perkara yang kini mengiringi nama Gibran. Gugatan yang diajukan Prof. Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Benarkah seluruh persyaratan telah dipenuhi? Atau ada sesuatu yang dahulu dianggap selesai, tetapi kini kembali diminta untuk diperiksa?
Di sinilah sebuah tanda menjadi menarik. Sesuatu yang semula berada di belakang layar tiba-tiba muncul ke permukaan. Ijazah SMA atau yang sederajat, syarat pencalonan—hal-hal yang biasanya hanya menjadi berkas administratif—mendadak memperoleh kehidupan politiknya sendiri. Sebab ketika sebuah jabatan tinggi dipersoalkan dari pintu persyaratan, yang diperiksa bukan lagi sekadar selembar dokumen, melainkan jejak yang mengantarkan seseorang sampai ke tempat ia berdiri hari ini.
Tetapi tanduk belum tentu berarti jatuh. Ia baru sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang dipersoalkan. Selebihnya, hukum masih harus bekerja, bukti harus berbicara, dan Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan ke mana perkara itu bergerak. Di titik inilah “tanduk di ujung Gibran” menjadi lebih menarik daripada sekadar ungkapan tentang seseorang yang sedang berada dalam bahaya.
