Dalam keputusan tersebut, Bahlil tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri ESDM. Penyatuan koordinasi ini mencakup dua agenda strategis pemerintah, yakni peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi serta percepatan transisi menuju energi bersih.
Kedua agenda tersebut berkaitan dengan penguatan industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, penerimaan negara, hingga ketahanan pasokan energi.
Bahlil menjelaskan, perubahan kondisi geopolitik dan dinamika ekonomi global turut menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyatukan koordinasi kedua sektor tersebut. Pada saat yang sama, kebutuhan untuk mempercepat pemanfaatan energi bersih semakin mengemuka dalam agenda pembangunan nasional.
“Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement, maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur,” kata Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, usai pelantikan.
