“Pertemuan ini harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola, membangun integritas, dan mencegah penyimpangan sejak awal,” kata Kastorius.
Delapan Area Rawan Korupsi Jadi Prioritas Pembenahan
Kastorius menjelaskan, koordinasi penguatan integritas di Maluku dan Maluku Utara merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Kemendagri pada 10 klaster wilayah yang mencakup 32 provinsi di luar Papua.
Langkah tersebut sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menempatkan Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemendagri juga menjalankan peran dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi aksi pencegahan.
Menurut Kastorius, terdapat delapan area prioritas yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pajak daerah.
Selain itu, pengawasan juga perlu diperkuat pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hibah dan bantuan sosial, pokok-pokok pikiran DPRD, bantuan keuangan, proyek strategis daerah, dana desa, tata kelola sumber daya alam, serta pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.









