Porostimur.com, Labuha – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan belanja hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2024 mendapat sorotan praktisi hukum, Hendra Karianga.
Hendra meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan tidak berhenti pada pelimpahan hasil penelusuran kepada Inspektorat, tetapi memastikan dugaan penyimpangan penyaluran dana hibah tersebut ditelusuri secara hukum hingga tuntas.
Menurut Hendra, penyaluran dana hibah pemerintah daerah wajib memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan ketentuan perundang-undangan. Dokumen seperti Surat Keputusan (SK) kepala daerah, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta proposal pengajuan dari penerima merupakan bagian penting yang harus dipenuhi sebelum dana disalurkan.
Ia menjelaskan, pengalokasian dana hibah harus tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), lengkap dengan kode rekening dan nomenklatur belanja yang sesuai. Selain itu, pemerintah daerah harus menetapkan penerima melalui SK Bupati, membuat NPHD dengan masing-masing penerima, serta memastikan adanya proposal yang memuat rencana penggunaan anggaran.
“Dokumen-dokumen tersebut merupakan persyaratan mendasar dalam mekanisme belanja hibah pemerintah daerah. Karena itu, setiap penyaluran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum,” jelas Hendra.









