“kami sangat heran,Yang tidak masuk akal, kami ini punya SK yang ditanda tangani langsung Gubernur Maluku, nah kalau mereka mau minta laporan yang seharusnya buat itu kan ada di Posko, masa harus dibuat secara pribadi yang awalnya itu tidak pernah diminta,” katanya.
Sebaliknya kalau Dinkes mempertanyakan, para relawan kalau mereka sudah menjalankan kewajiban sesuai yang diarahkan, tapi untuk mendapatkan hak-hak pihak Dinkes selalu menghindar dengan berbagai alasan yang tidak jelas, padahal yang diminta merupakan hak dan kewajiban yang harus diberikan Dinkes.
“Untuk uang ini saja bidang kepegawaian ikut andil dalam mempersulit, serta bendahara yang selalu mempersulit kami mendapatkan hak kami, dengan total relawan 10 orang, terhitung bulan Mei hingga bulan berjalan,” terangnya. (nicolas)
