Porostimur.com, Ambon – Pemerintah Provinsi Maluku tidak masuk dalam daftar pemerintah daerah yang menerima dukungan fiskal tambahan dari pemerintah pusat sebesar Rp18,9 triliun yang dialokasikan kepada 546 daerah di Indonesia.
Kebijakan tersebut diberikan untuk membantu daerah yang menghadapi tekanan fiskal, terutama dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu.
Ironisnya, di saat Pemprov Maluku tidak memperoleh alokasi tambahan, 11 pemerintah kabupaten/kota di Maluku justru menerima dukungan fiskal dengan total mencapai sekitar Rp653,08 miliar.
Juru Bicara Pemprov Maluku Kasrul Selang, membenarkan kondisi tersebut. Ia mengaku belum mengetahui alasan Pemprov Maluku tidak mendapatkan alokasi tambahan dari pemerintah pusat.
“Untuk Pemprov Maluku tidak mendapatkan alokasi tambahan itu. Saya tidak tahu kenapa kami tidak mendapatkan alokasi, tapi untuk 11 kabupaten dan kota di Maluku dapat dana tambahan,” kata Kasrul.
Pernyataan tersebut sekaligus membuka pertanyaan mengenai kondisi fiskal Pemprov Maluku, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan belanja pegawai yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah PPPK.
