Porostimur.com, Ternate — Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Provinsi Maluku Utara mempertanyakan transparansi dan konsistensi pelaksanaan penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
KATAM menilai kebijakan penertiban yang digencarkan pemerintah perlu disertai keterbukaan mengenai perusahaan yang menjadi objek evaluasi maupun penindakan, termasuk dasar hukum dan perkembangan proses setelah penertiban dilakukan.
Direktur KATAM Maluku Utara Muhlis Ibrahim, mengatakan berdasarkan data yang dimiliki organisasinya, terdapat 33 perusahaan tambang di Maluku Utara yang berproduksi di wilayah kawasan hutan.
Jumlah tersebut, menurut Muhlis, perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan penertiban kawasan hutan agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapannya.
“Ini bukan hanya soal hutan atau lahan, tetapi bagaimana negara menggunakan kewenangannya. Ketika kriteria, basis data, dan proses pengambilan keputusan tidak dibuka, kebijakan sebesar apa pun akan memicu kecurigaan dan spekulasi,” kata Muhlis.
Ia mempertanyakan apakah seluruh perusahaan tambang yang beraktivitas di kawasan hutan telah masuk dalam proses evaluasi maupun penertiban Satgas PKH.









