Oleh: M. Isa Ansori, Kolumnis dan dosen, Wakil Ketua ICMI Jatim, Dewan Penasihat LHKP PD Muhammadiyah Surabaya
Demokrasi tidak pernah hidup hanya karena pemilu diselenggarakan. Demokrasi hidup karena selalu ada orang yang berani bertanya, mengkritik, berbeda pendapat, mengawasi kekuasaan, dan menawarkan jalan keluar ketika negara mulai terlalu nyaman dengan dirinya sendiri.
Karena itu, kemunculan Kabinet Bayangan dan tampilnya Fathimah Azzahra, Wakil Ketua BEM UI 2026, layak dibaca bukan semata sebagai fenomena politik sesaat. Keduanya adalah gejala penting dari satu tradisi demokrasi: tradisi masyarakat sipil untuk memastikan kekuasaan tidak pernah berjalan tanpa pengawasan.
Kabinet Bayangan yang diluncurkan pada Juli 2026 terdiri atas 15 orang dari kalangan akademisi, aktivis, peneliti, dan profesional. Mereka bukan bagian dari pemerintahan dan tidak memiliki kewenangan konstitusional. Mereka menempatkan diri sebagai pengawas kebijakan sekaligus penyusun alternatif kebijakan berbasis keahlian.
Dalam sistem parlementer seperti Inggris, gagasan shadow cabinet bukan sesuatu yang aneh. Ia merupakan bagian dari tradisi oposisi: setiap menteri pemerintah memiliki counterpart dari oposisi yang bertugas mengawasi, mengkritik, sekaligus menyiapkan alternatif kebijakan. Bahkan secara historis shadow cabinet dipahami sebagai government in waiting—pemerintahan yang siap menggantikan ketika rakyat memberikan mandat.
