Porostimur.com, Labuha – Kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, hingga kini masih dinilai aman. Ruang fiskal daerah turut diperkuat setelah dana kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp102 miliar masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halsel, Farid Husen, memastikan dana tersebut telah diterima pemerintah daerah dan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan serta petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Yang kurang bayar DBH Rp102 miliar itu sudah masuk, sudah masuk di RKUD,” kata Farid saat ditemui di Kantor Bupati Halsel, Selasa (29/9/2026).
Menurut Farid, masuknya dana tersebut memberikan tambahan ruang bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang telah direncanakan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Yang pasti Rp102 miliar yang masuk itu sangat membantu Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan karena ada uang, kemudian kita bisa membiayai permintaan-permintaan yang ada,” ujarnya.
DBH Bukan Tambahan Transfer Pemprov Malut
Farid menegaskan, dana Rp102 miliar tersebut merupakan pembayaran kurang bayar DBH dari pemerintah pusat kepada Pemkab Halsel. Dana itu bukan tambahan transfer baru dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.









