Porostimur.com, Labuha – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan memberikan penjelasan terbuka terkait sejumlah persoalan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Dua persoalan utama yang menjadi sorotan adalah selisih anggaran sekitar Rp39 miliar antara dokumen PPAS dan RKA serta munculnya kegiatan senilai Rp1,5 miliar yang diduga tidak melalui mekanisme perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD).
Catatan kritis tersebut disampaikan dalam pandangan Fraksi Gerindra yang dibacakan Sekretaris Fraksi, Iksan Basrah. Menurut Gerindra, sejumlah kejanggalan dalam proses penyusunan RAPBD perlu mendapat penjelasan dan pertanggungjawaban dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Gerindra menilai, perbedaan angka antara dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama DPRD dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tidak bisa dibiarkan tanpa penjelasan.
Fraksi tersebut meminta TAPD memerinci komponen anggaran yang mengalami perubahan, alasan penyesuaian, serta mekanisme yang digunakan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran tetap konsisten dengan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.









