Porostimur.com, Jakarta – Desakan agar Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap jaringan yang diduga melindungi praktik pertambangan ilegal semakin menguat. Tidak hanya menyasar aktivitas tambang nikel yang dikaitkan dengan pengusaha Arif Kurniawan periode 2013–2025, perhatian juga tertuju pada dugaan relasi kepentingan di sektor pertambangan Maluku Utara, termasuk PT Position.
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo meminta Kejagung tidak berhenti pada penindakan terhadap perusahaan yang diduga menjalankan aktivitas tambang ilegal. Menurutnya, aparat juga harus mengusut pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan sehingga praktik tersebut dapat berlangsung dalam waktu lama.
“Kami selalu mendorong aparat menindak tegas seluruh aktivitas tambang ilegal, termasuk mengungkap pihak-pihak yang memungkinkan praktik tersebut berjalan (beking),” kata Rudianto di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Politikus Partai NasDem itu menegaskan, penegakan hukum harus menjangkau seluruh mata rantai yang memungkinkan kegiatan pertambangan ilegal tetap beroperasi, termasuk pihak yang diduga mendukung, memfasilitasi, atau melindunginya.
Ia mengingatkan, praktik pertambangan ilegal bukan hanya berpotensi mengurangi penerimaan negara, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta kerusakan lingkungan.
