Data pemilu memperlihatkan mengapa wilayah Jawa dan Sumatera tetap menjadi arena strategis. Dalam DPT KPU RI pada Pemilu 2024 , Jawa Timur 31.402.838 pemilih (peringkat ke-2 suara pemilih terbesar di Indonesia), Jawa Tengah memiliki 28.289.413 pemilih (peringkat ke-3 suara pemilih terbesar di Indonesia), sedangkan Sumatera Utara 10.853.940 pemilih (peringkat ke-4 suara pemilih terbesar di Indonesia). Dengan demikian, tiga provinsi tersebut saja menyediakan lebih dari 70,5 juta pemilih terdaftar, sebuah basis elektoral yang terlalu besar untuk diabaikan oleh kekuatan politik mana pun. KPU juga menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon terpilih melalui Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 setelah proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Maka, perebutan pengaruh menuju 2029 secara rasional akan sangat mempertimbangkan Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara, sekaligus Jawa Barat yang mempunyai DPT sejumlah 35.714.901 pemilih terbesar peringkat pertama di Indonesia.
Di titik inilah narasi mengenai oligarki di mana konglomerat, cukong, para toke-toke, dan koruptor tidak akan nyaman bersama Prabowo apabila kekuasaan benar-benar dijalankan dengan hukum sebagai panglima, politik transaksional diputus, rente ditutup, dan penegakan hukum dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu. Sebab pemerintahan yang kuat dan mandiri akan mempersempit ruang tawar mereka: uang tidak lagi otomatis membeli akses, kedekatan tidak menjamin perlindungan, dan kekuasaan tidak dapat dijadikan instrumen untuk mempertahankan privilese. Di situlah pertaruhan Prabowo: apakah negara berdiri di atas kepentingan mereka, atau justru kepentingan mereka kembali berdiri di atas negara.
