Ia mengungkapkan, berdasarkan penelusuran dan penelitian sosial yang dilakukan dengan menggali informasi dari pihak BWS Maluku, timnya belum menemukan fakta yang menunjukkan koordinasi tersebut telah dilaksanakan.
“Karena setelah kita melakukan investigasi, melakukan penelitian sosial ke teman-teman dari Balai Wilayah Sungai, kita tidak menemukan fakta bahwa Kodam XV/Pattimura ini telah melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai,” ujarnya.
Pahrul menilai, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena pembangunan di kawasan sungai berkaitan dengan kewenangan kelembagaan, pengelolaan ruang, dan kepatuhan terhadap ketentuan teknis.
Meski demikian, dugaan belum adanya koordinasi itu masih memerlukan klarifikasi dari Kodam XV/Pattimura maupun BWS Maluku. Keterangan kedua pihak dibutuhkan untuk memastikan proses komunikasi antarinstansi dan dasar pelaksanaan pekerjaan di lokasi tersebut.
Bagi Pahrul, kejelasan koordinasi merupakan bagian penting dari tata kelola pembangunan yang akuntabel. Karena itu, pekerjaan fisik seharusnya tidak dilanjutkan sebelum aspek-aspek mendasar yang dipersoalkan memperoleh penjelasan.
Kajian Tata Ruang dan Lingkungan Diminta Diperjelas
Selain koordinasi kelembagaan, Pahrul juga mempertanyakan kesesuaian pembangunan dengan ketentuan tata ruang serta kelengkapan kajian lingkungan yang relevan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) apabila dipersyaratkan berdasarkan jenis dan skala kegiatan.
