Belum lagi biaya besar yang harus dikeluarkan seorang kandidat untuk mendapatkan kendaraan politik (partai politik). Hal ini biasanya dilakukan dalam bentuk perhitungan jumlah kursi partai di DPRD yang dikonversikan ke dalam sejumlah rupiah tertentu.
Kemudian, pelaksanaan Pilkada langsung membutuhkan syarat tingkat kesiapan masyarakat. Indikator kesiapan yang relevan antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memadai.
Tanpa landasan tersebut, akan sulit untuk menyelenggarakan pemilu berkualitas. Oleh karena itu, reformasi pendidikan kewarganegaraan oleh partai politik sangat dibutuhkan.
Kegagalan untuk melakukannya berisiko mengubah demokrasi menjadi mekanisme yang mahal, tetapi kurang efektif.
Terlepas perdebatan dua sistem mana yang lebih baik, mengembalikan proses Pilkada ke DPRD belum tentu ada jaminan akan semakin murah dan efektif.
Dibanding mengusung wacana tersebut, lebih baik mengevaulasi secara komprehensif proses Pilkada langsung guna semakin demokratis dan efisien kedepan.
sumber: kompas.com
