Yohanes menilai, aparat perlu memastikan apakah hubungan yang selama ini terlihat melalui berbagai pernyataan dan kegiatan bersama hanya sebatas dukungan personal atau juga memiliki dimensi kelembagaan maupun hubungan formal lainnya.
Ia meminta penelusuran dilakukan secara objektif dan berbasis dokumen, bukan dengan membangun asumsi atau menghubungkan pihak-pihak tertentu tanpa bukti.
Desakan tersebut muncul setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik. Ketiganya adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, dugaan perbuatan tersebut berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Salah satu nomor yang disebut menjadi sasaran adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem tersebut pada Oktober 2026.
Kasus ini masih berada dalam proses hukum. Penetapan tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
