Porostimur.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut merespons keinginan Gibran untuk membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Yusril, kedua putusan lembaga peradilan tertinggi tersebut telah memiliki kekuatan hukum final sehingga tidak tersedia lagi jalur hukum untuk mempersoalkan materi perkara yang sama.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, putusan MK bersifat final and binding, sedangkan putusan MA juga telah berkekuatan hukum final. Karena itu, tidak ada mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk membatalkan atau mengubah substansi kedua putusan tersebut.
“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” imbuhnya.
