Kritik atas Skema Pembagian PI
Dalam konteks ini, skema pembagian PI 3:3:3:1 dinilai sebagai cerminan ketidakjujuran di satu sisi dan kebodohan di sisi lain—terutama terhadap MTB/KKT sebagai wilayah terdampak utama.
Seharusnya, daerah yang menerima dampak primer mendapatkan porsi lebih besar. Penulis bahkan mengusulkan formula yang lebih adil, yakni alokasi hingga 5 persen untuk MTB/KKT, sebagaimana pernah disampaikan kepada Menteri dan Wakil Menteri ESDM.
Selain itu, diperlukan kebijakan afirmatif khusus (special affirmative policy) dari pemerintah provinsi dan DPRD Maluku. Dukungan nyata berupa anggaran minimal Rp200 miliar dalam beberapa tahun ke depan dinilai penting untuk memperkuat kapasitas sosial masyarakat Tanimbar.
Tanpa intervensi serius, masyarakat lokal akan kesulitan bertahan di tengah arus kepentingan besar yang menyertai megaproyek ini.
Elit, Kepentingan, dan Masa Depan Tanimbar
Mengandalkan program-program pokok pikiran (pokir) DPRD semata tidak cukup. Program semacam itu sering kali lebih berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek dibanding solusi strategis jangka panjang.
Lebih jauh, pemerintah daerah dan DPRD KKT dinilai belum menunjukkan peran optimal. Alih-alih menjadi instrumen efektif untuk mempersiapkan masyarakat, keduanya justru kerap dipersepsikan sebagai beban.
