Ia mengingatkan bahwa proyek tersebut merupakan proyek strategis nasional, bukan proyek pemerintah daerah yang dapat dikelola berdasarkan kepentingan politik ataupun kedekatan pribadi.
“Gubernur dan para bupati, ini bukan proyek APBD. Harus profesional. Jangan KKN. Jangan karena tim sukses lalu kalian dorong. Semua harus dilakukan secara profesional,” ujarnya.
Bahlil menekankan bahwa proses rekrutmen tenaga kerja, pelibatan pengusaha lokal, hingga pengadaan barang dan jasa harus mengedepankan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Menurutnya, tata kelola yang profesional akan menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus memastikan manfaat proyek dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat.
Dorong Manfaat Nyata bagi Masyarakat Maluku
Bahlil berharap kehadiran Blok Masela mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Maluku melalui terciptanya lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, berkembangnya usaha lokal, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Ia menegaskan pemerintah akan terus mengawal agar proyek tersebut tidak hanya menjadi investasi berskala besar, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan seluruh Provinsi Maluku.
