Dari hasil pembahasan, target pendapatan daerah dalam perubahan APBD disepakati sebesar Rp712,86 miliar, meningkat dibandingkan target sebelumnya sebesar Rp704,44 miliar.
Banggar meminta Pemprov Maluku terus menggali berbagai potensi pendapatan daerah yang tersedia dengan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian serta kemampuan masyarakat.
Sementara itu, anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026 disepakati sekitar Rp2,508 triliun.
“Penggunaan anggaran tersebut diharapkan dapat diarahkan pada program-program prioritas, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat,” kata Pelu.
Banggar Minta Pinjaman Daerah Transparan
Di luar angka pendapatan dan belanja, Banggar memberikan perhatian khusus terhadap keterbukaan informasi mengenai pemanfaatan pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Pemprov Maluku diminta menyampaikan secara rinci program pembangunan beserta besaran alokasi anggaran untuk masing-masing kabupaten/kota kepada DPRD.
Perhatian itu terutama diarahkan pada proyek-proyek yang dibiayai melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Bank Maluku dan Maluku Utara.
“Banggar juga meminta agar kebijakan pinjaman daerah melalui PT Bank Maluku dan Maluku Utara memperhatikan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru dan wilayah Sorong bagian Timur,” tegas Pelu.









