Menurut majelis hakim, dokumen-dokumen tersebut hanya menerangkan kehadiran dan aktivitas pendidikan, bukan bukti keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
“Secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan,” demikian pertimbangan MA.
Enam Pertimbangan Hukum MA Batalkan Suket Gibran
Dalam salinan putusan yang dipublikasikan Selasa (10/11/2026), MA menguraikan sejumlah pertimbangan hukum yang menjadi dasar pembatalan surat penyetaraan pendidikan Gibran.
Pertama, MA menegaskan bahwa peradilan tata usaha negara memiliki kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat dari pelanggaran administrasi, termasuk yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan dalam pemilihan umum.
Kewenangan tersebut dinilai tetap dapat dijalankan meskipun tahapan penyelesaian sengketa pemilu telah berakhir, sepanjang terdapat persoalan administrasi yang perlu dikoreksi melalui mekanisme hukum.
Kedua, MA berpandangan bahwa persoalan pemenuhan persyaratan administrasi calon presiden dan wakil presiden bukan semata-mata menyangkut kepentingan peserta pemilu, melainkan juga kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
