Kata dia, pihaknya menilai beberapa instansi tersebut yang berkaitan dengan mitra Komisi II bukan dikatakan pengelolaan PAD tidak bagus, tapi masih lemah dan belum begitu maksimal untuk genjot PAD di Kota Ternate.
“Saya yakin setiap instansi yang ditetapkan Wali Kota Ternate harus siap genjot PAD, sehingga menunjang sumber pendapatan PAD lebih maksimal lagi di tahun mendatang,” jelas Jamian.
Dia menambahkan, jika Kadis atau Kabid di instansi atau OPD baik yang lama maupun baru ketika diganti, mereka harus transparan soal data, karena OPD itu bukan milik peribadi tapi milik daerah, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara bersama.
Jamian meminta kepada Dinas Perhubungan Kota Ternate agar secepatnya mengurus data PAD, mengingat dalam waktu dekat DPRD akan menyurat untuk rapat persoalan PAD yang tidak jelas. (Amir)
