Belum Kantongi Data PAD, Komisi II DPRD Kota Ternate Nilai Dishub Lemah

oleh -32 views
Link Banner

Porostimur.com, Ternate – Komisi II DPRD Kota Ternate menilai, Dinas Perhubungan (Dishub) dan berapa instansi terkait di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate lemah karena belum kantongi data Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara valid.

Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate Jamian Kolengsusu mengatakan, Komisi II menilai Dishub dan beberapa instansi di lingkup Pemkot Ternate belum mengantongi data PAD secara jelas saat rapat.

Menurutnya, Komisi II terus intens melakukan pemanggilan Dishub dan instansi terkait dalam rangka membicarakan pengelolaan PAD di Kota Ternate. Tapi pada saat rapat ketika ditanya soal data PAD, Dishub hampir sama dengan instansi lain, yakni tidak punya data yang valid.

Baca Juga  Cegah Covid-19, Polda Maluku Beri Asupan Gizi untuk Personilnya

“Apa yang dibicarakan Komisi II dari aspek data pengelolaan PAD itu sering terjadi masalah, karena data PAD di instansi tersebut belum siap dipresentasikan,” ujar Jamian, Selasa (7/6/2022).

Menurut dia, jika dihitung tingkat kesibukan aktivitas masyarakat di Kota Ternate yang bisa dikatakan begitu familiar, maka pihaknya sangat yakin bahwa Dishub juga bagian dari sumber pendapatan PAD.

“Tapi data PAD mereka belum dikelola dengan baik, jadi Wali Kota Ternate harus serius melihat keseriusan OPD pengelolaan PAD,” ujarnya.

Kata dia, pihaknya menilai beberapa instansi tersebut yang berkaitan dengan mitra Komisi II bukan dikatakan pengelolaan PAD tidak bagus, tapi masih lemah dan belum begitu maksimal untuk genjot PAD di Kota Ternate.

Baca Juga  BMKG Minta Maluku dan Papua Siaga Bencana Hidrometeorologi Hari Ini

“Saya yakin setiap instansi yang ditetapkan Wali Kota Ternate harus siap genjot PAD, sehingga menunjang sumber pendapatan PAD lebih maksimal lagi di tahun mendatang,” jelas Jamian.

Dia menambahkan, jika Kadis atau Kabid di instansi atau OPD baik yang lama maupun baru ketika diganti, mereka harus transparan soal data, karena OPD itu bukan milik peribadi tapi milik daerah, yang perlu dikelola dan dikembangkan secara bersama.

Jamian meminta kepada Dinas Perhubungan Kota Ternate agar secepatnya mengurus data PAD, mengingat dalam waktu dekat DPRD akan menyurat untuk rapat persoalan PAD yang tidak jelas. (Amir)

No More Posts Available.

No more pages to load.