Belum miliki balai rehabilitasi, BNNP Papua Barat gelar rakor

oleh -53 views

@Porostimur.com | Manokwari : Penyalahgunaan narkotika atau obat-obat terlarang, tidak hanya oleh oknum-oknum tertentu saja, namun kini mulai menembus seluruh lapisan masyarakat.

Mirisnya, barang haram tersebut kini mulai diminati oleh kalangan remaja dan anak sekolah.

Kondisi demikian sangat memprihatinkan, karena akan merusak generasi bangsa di masa yang akan datang, jika tidak ada upaya pencegahan.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN)  Papua Barat, mulai merapatkan barisan dengan melakukan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral bersama instansi pemerintah, yang bertujuan semata-mata untuk memerangi peredaran gelap narkoba, khususnya pasca rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, Rabu (2/5).

Link Banner

Pantauan Porostimur.com selang rakor digelar, hadir dalam kegiatan tersebut, beberapa instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan dan pihak Legislatif.

Dalam keterangannya kepada wartawan usai rakor, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua Barat, Brigjen (Pol) Untung Subagyo, menjelaskan tindak pidana narkoba berbeda dengan tindak pidana umum, karena menyangkut psikologi dari korban penyalahgunaan narkoba.

Diakuinya, selain mengikuti proses hukum kepada para pelaku, juga harus dibarengi dengan paya rehabilitasi untuk mengembalikan dan memulihkan kondisi yang bersangkutan.

Rehabilitasi dimaksud, akunya, tidak serta merta dilakukan, tetapi akan dilihat lagi sesuaai kondisi fisik yang bersangkutan, sebelum ditetapkan untuk rawat inap atau rawat jalan.

Karena itu, rapat koordinasi lintas sektoral ini digelar dengan tuun membahas perihal dimaksud.

Terlebih, sesalnya, ada beberapa mantan tersangka narkoba yang telah menyelesaikan masa tahanannya, kembali menjalankan bisnis haram tersebut.

”Nah, tindak pidana narkoba ini berbeda dengan tindak pidana umum. Karena menyangkut korban penyalahgunaan narkoba itu kan terhadap psikis dari yang bersangkutan. Jadi ketika tetap diproses hukum itu berjalan, kita melaksanakan rehabilitasi. Jadi kita bisa melihat di assesmen itu, tingkat keparahannya sejauh mana. Sehingga tujuan dari rapat ini, karena saling berkaitan kita ini dengan tupoksi masing-masing seperti, dilidik oleh polisi, dituntut oleh hakim dan dibina oleh lapas. Karena pengalamannya, yang bersangkutan setelah keluar atau bebas, dia berulah lagi,” ujarnya.

Baca Juga  5 Zodiak Menawan yang Gampang Membuat Orang Jatuh Cinta Padanya

Meski upaya pencegahan dan pemberantasan terus dilakukan, jelasnya, namun hingga kini pihaknya justru belum memiliki rumah singgah atau panti rehabilitasi untuk menampung para korban penyalahgunaan narkoba di Papua Barat.

Mirisnya lagi, akunya, pihaknya masih menggunakan Balai Rehabilitasi di Makasar.

Hal ini, jelasnya, sangat menyita waktu dan akomodasi, sehingga diharapkan adanya terobosan baru yang dilakukan oleh pihak legislatif, agar Papua Barat memiliki panti/balai rehabilitasi yang representatif.

”Untuk Papua Barat belum ada. Jadi kita masih mengirim para korban ke Makassar sebagai pusat rehabilitasi wilayah bagian timur Indonesia. Sehingga saya mengajak DPR agar bersama kita membuat terobosan baru, untuk membangun balai rehab di Papua Barat,” jelasnya.

Meski dari sisi penanganan hukum sudah dilakukan dengan baik, namun untuk penampungan warga binaan pun ternyata berkendala.

Pasalnya, infrastruktur yang dimiliki oleh Lapas Kelas IIB Manokwari, sudah tidak maksimal.

Seperti yang ditegaskan Ketua Fraksi Manokwari Hebat, Romer Tapilattu, kepada wartawan.

Jumlah ruangan yang sempit dan warga binaan yang semakin banyak, jelasnya, menjadi alasan kuat bagi pengedaraan narkoba akan semakin luas, khususnya di dalam lapas.

Baca Juga  Israel Mulai Menyerang, Iran Aktifkan Sistem Rudal di Mana-mana

Karena itu, tegasnya, diwajibkan untuk para korban narkoba memiliki tempat khusus dan tidak bergabung dengan narapidana tindak pidana umum.

Mengurangi kepadatan narapidana di lapas, akunya, BNN Papua Barat saat ini membutuhkan balai rehabilitasi yang representatif.

Karena itu, tegasnya, sangat dibutuhkan solusi yang harus diambil oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari maupun Pemprov Papua Barat, untuk membebaskan lahan guna pembangunan balai rehabilitasi dimaksud.

Terlebih, terangnya, Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat menyatakan mendukung dengan menyediakan anggaran pembangunan.

”Iya, memang kita punya infrastruktur yang berhubungan dengan lapas, tidak terbagi secara maksimal. Mungkin karna ruangan yang kecil menyebabkan adanya interaksi oleh mereka, sehingga bisa jadi orang yang tidak narkotika, bisa narkotika lagi. Karena yang bersangkutan akan menjadi virus bagi narapidana yang lain. Sehingga kita berharap ada tempat khusus yang menampung orang-orang korban narkoba. Yang terpenting, saat ini kita butuh balai rehabilitasi, jadi bisa mengurangi orang yang masuk di lapas. Memang ini peran seluruh stakholder yang ada, tetapi kemudian yang memberi jalan keluar itu adalah pemerintah daerah. Karena pemerintah pusat melalui Kemenkum-HAM itu tetap menyediakan anggaran, tetapi mereka ingin ketersediaan lahan,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPR Kabupaten Manokwari, Ayu Humaria Batarai, menegaskan bahwa tahun 2017 lalu pihak legislatif telah menyetujui 2 peraturan daerah inisiatif, salah satunya adalah Perda tentang Penanggulangan Narkotika dan Zat Adiktif.

Baca Juga  Lion Air Akan Angkut Jamaah Haji Malut Ke Makassar

Menurutnya, sejauh ini 2 perda inisiatif tersebut tinggal persetujuan Pemprov Papua Barat.

Dipastikan tahun 2019 mendatang, sosialisasi kedua perda tersebut baru akan dilakukan.

Diberlakukannya kedua perda dimaksud, terangnya, secara otomatis memiliki sanksi tertentu.

Diantaranya, kepada orang yang mengetahui keberadaan pengguna narkoba dan tidak ingin direhabilitasi, maka akan dikenakan sanksi sebesar Rp 50 juta.

Narkotika sendiri, terangnya, bukan hanya mengenai sabu dan ganja semata, namun juga tentang zat adiktif lainnya, seperti lem aibon yang kini marak beredar di kalangan anak sekolah.

Melalui perda dimaksud, tegasnya, pihaknya membantu pihak keluarga dengan melakukan proteksi khususnya mencegah anak dari penyalahgunaan barang haram tersebut.

”Tahun 2017 lalu, kita sudah menyetujui 2 perda yakni perda perlindungan perempuan dan anak, serta perda penaggulangan zat adiktif lainnya. Jadi sementara sedang di konsultasikan ke pemerintah provinsi papua barat, untuk mendapat nomor registrasi, dan selanjutnya akan dikembalikan dan disahkan. Sehingga kedepan bagi orang tua yang mengetahui anaknya mengkonsumsi narkotika atau zat adiktif lainnya, dan tidak ingin anaknya di rehab, maka dikenakan sanksi 50 juta rupiah. Kenapa ada sanksi,? Karena ini memaksa masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada. Saat ini, yang marak di kalangan sekolah adalah penggunaan lem aibon, yang adalah tergolong zat adiktif lainnya, sehingga kita lebih tekankan pada keluarga. Kareba keluarga  memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap anak mereka,” pungkasnya. (jefri)