Temuan berikutnya berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon. BPK menemukan realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.637.612.304,66 tidak sesuai ketentuan. Akibatnya, kebenaran penggunaan anggaran tersebut belum dapat diyakini berdasarkan hasil pemeriksaan.
Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengendalian administrasi dan pengawasan internal terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Persoalan serupa juga ditemukan di Sekretariat DPRD Kota Ambon. BPK mencatat realisasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat serta Jamuan Tamu sebesar Rp877.769.326 tidak sesuai ketentuan.
BPK bahkan menyoroti potensi persoalan hukum terkait kewajiban pembayaran kepada penyedia jasa apabila belanja tersebut tidak segera diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan.
Atas temuan-temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Wali Kota Ambon memerintahkan pejabat terkait melakukan penyelesaian dan pertanggungjawaban atas belanja yang menjadi temuan pemeriksaan.
Sekretaris Kota Ambon diminta menginstruksikan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut.
Apabila setelah dilakukan verifikasi oleh Inspektorat Daerah terdapat belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka dana tersebut wajib disetorkan kembali ke Kas Daerah.










