Rekomendasi serupa diberikan kepada Kepala BPKAD dan Sekretaris DPRD Kota Ambon agar segera menindaklanjuti temuan pada masing-masing instansi.
Khusus untuk belanja makanan dan minuman rapat serta jamuan tamu, BPK meminta kewajiban pembayaran kepada penyedia jasa yang sah segera diselesaikan sesuai hasil verifikasi dan ketentuan yang berlaku.
Aset Rp267 Miliar Belum Dikapitalisasi
Sorotan BPK tidak berhenti pada belanja daerah. Dalam pengelolaan aset tetap, Pemkot Ambon juga dinilai belum sepenuhnya melaksanakan pencatatan dan pengelolaan aset sesuai ketentuan.
BPK menemukan pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap sebesar Rp267.409.063.769,54 dan beban penyusutan sebesar Rp16.125.381.226,99 belum dikapitalisasi ke aset induknya.
Kondisi tersebut menyebabkan penyajian nilai aset tetap dalam laporan keuangan Pemkot Ambon belum dapat diyakini kewajarannya.
Untuk memperbaikinya, BPK merekomendasikan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang segera melakukan kapitalisasi dan atribusi biaya perolehan aset sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Langkah tersebut diperlukan agar nilai aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rangkaian temuan tersebut menjadi pekerjaan penting bagi Pemkot Ambon untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan aset daerah.










