Dalami 15 Terperiksa, KPK Kantongi Nama Sejumlah Politisi dan Pejabat

oleh -94 views
Link Banner

@porostimur.com | Ambon: Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan pengembangan atas sejumlah temuan dalam pemeriksaan terhadap 15 orang pengusaha di Maluku.

Badan anti rasuah Indonesia itu, sejak Senin (1/7) secara marathon terus melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang kontraktor di Maluku.

Sebelum memulai pemeriksaan di Ambon, KPK juga dikabarkan terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pengusaha asal Maluku di Jakarta.

Tim Penyidik KPK yang dipimpin oleh Ronny Roy ini, terus melakukan pemeriksaan dan pendalaman kasus, bertempat di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Maluku yang terletak di Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Ambon.

Link Banner

Selain memeriksa para kontraktor, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat pemerintahan Kabupaten Buru Selatan.

Informasi yang dihimpun porostimur.com menyebutkan, pemeriksaan yang dilakukan belum juga rampung.

Sumber internak KPK mengatakan, pihaknya masih akan menggali keterangan dari para terperiksa terkait aliran dana ke sejumlah pejabat dan Bupati Kabupaten Buru Selatan.

Pemeriksaan terhadapap KF, AT, B, T, AI, YN, L, A dan ATh di Ambon serta B dan tiga pengusaha lainnya yang sudah terlebih dahulu telah dilakukan di Jakarta, dilakukan setelah KPK menganalisis data Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK, dimana para penyidik menemukan adanya transaksi berulang kepada salah satu pejabat pemerintahan di Kabupaten Buru Selatan.

Baca Juga  Jadi Asisten Paus Fransiskus di Vatikan, Ini 3 Sosok Kardinal Asal Indonesia

KPK curiga aliran dana yang berlangsung sejak beberapa tahun teraikhir ini, memiliki keterkaitan dengan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di kabupaten tersebut.

Transaksi tidak wajar dan teejadi secara berulang ini, dicurigai sebagai komitmen fee yang disetor oleh para kontraktor pemenang tender kepada pejabat yang bersangkutan.

Sumber terpercaya porostimur.com menyebutkan, upaya pemberantasan korupsi di Maluku yang dilakukan oleh KPK, mendapat dukungan penuh dari orang nomor satu di Provinsi Maluku saat ini.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Maluku terpilih hasil Pilgub 2018, Murad Ismail bersama wakilnya Barnabas Orno, pernah menyambangi KPK beberapa waktu lalu.

Kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/6), Murad mengatakan mudah-mudahan dirinya bisa menjaga komitmen pemberantasan korupsi dengan menjauhi area-area rawan korupsi yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Baca Juga  Jumlah ODP Covid-19 di Maluku Bertambah Jadi 96 Orang

“Mudah-mudahan kita sekali masuk ke KPK, ini yang pertama sama yang terakhir, itu harus dicatat itu. Masuk yang pertama sama yang terakhir. Insya Allah kita pegang betul apa yang telah dibicarakan KPK dan apa yang kita sampaikan ke KPK,” kata Murad.

Kabar lain menyebutkan, Murad telah melakukan pemeriksaan internal dan menunda semua tender pendahuluan yang telah dilakukan oleh beberapa dinas sampai ada keputusan lebih lanjut.

Sumber lain menyebutkan, pemeriksaan KPK yang tengah berlangsung saat ini, memiliki keterkaitan dengan upaya bersih-bersih Murad, sebelum dirinya memilih dan melantik para pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Maluku.

Murad juga dikabarkan telah melakukan pertemuan tertutup dengan Kapolri, Titto Karnavian terkait upaya penegakan hukum dan penguatan aparat sipil negara di Maluku. Salah satu poin penting dari pertemuan tersebut adalah Murad akan menggunakan tim dari Bareskrim Polri dalam melakukan seleksi pimpinan SKPD di lingkup Pemprov Maluku.

Baca Juga  Diskominfo Malut Usul Pembangunan Sejumlah BTS Guna Tuntaskan Daerah Blank Spot

Konon salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para calon kepala SKPD ialah melampirkan daftar kekayaan dan laporan transaksi keuangan dari PPATK.

Informasi lainnya yang diperoleh porostimur.com, menyebutkan KPK telah mengantongi data dan hasil analisis aliran keluar masuk dana dari puluhan transaksi yang dilakukan oleh para terperiksa.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, selain menyasar Bupati Kabupaten Buru Selatan, KPK juga menyasar salah seorang mantan bupati di pulau Seram yang juga diduga menikmati kucuran dana dari para terperiksa selama yang bersangkutan menjabat sebagai bupati.

Selain itu, KPK juga tengah melakukan pengembangan terhadap temuan baru yang mengarah pada sejumlah nama tokoh politik dan pemerintahan di Maluku maupun di Kementerian PUPR.

Para pejabat dan tokoh politik ini, diduga menerima uang suap yang besarannya bervariasi untuk setiap proyek di Maluku. (red)