Oleh: M. Isa Ansori, Kolumnis, Dosen dan Wakil Ketua ICMI Jatim
Tulisan tokoh perubahan Anies Baswedan tentang hukum yang retak dalam metafora The Odyssey mengajak kita melihat satu persoalan penting: ketika hukum kehilangan daya sebagai pembatas kekuasaan, yang terancam bukan sekadar sebuah institusi, melainkan kepercayaan rakyat terhadap republik.
Namun barangkali ada satu lapisan yang perlu kita tambahkan.
Hukum yang retak sering kali bukanlah sumber persoalan. Ia adalah gejala. Persoalan yang lebih dalam adalah ketika etika kekuasaan ikut mengalami keretakan.
Sebab hukum, sebaik apa pun rumusannya, tetap membutuhkan manusia yang bersedia tunduk kepadanya.
Kita bisa membuat konstitusi yang begitu lengkap. Kita bisa membangun lembaga pengawasan. Kita bisa menciptakan pengadilan, parlemen, pers dan berbagai mekanisme checks and balances. Tetapi semuanya menjadi rapuh ketika kekuasaan mulai bertanya bukan lagi, “Apa yang benar?”, melainkan, “Bagaimana agar apa yang saya inginkan dapat dibuat terlihat benar?”
Di sinilah perbedaan antara legalitas dan etika menjadi penting.
Tidak semua yang legal otomatis adil. Tidak semua yang prosedural otomatis bermoral. Dan tidak semua keputusan yang sah secara hukum akan meninggalkan jejak yang baik dalam sejarah.
