Penanganan perkara tersebut dilakukan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan memastikan seluruh proses didasarkan pada fakta serta alat bukti yang sah.
Propam Periksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Selain proses pidana, dugaan pelanggaran kode etik profesi terhadap IP juga ditangani melalui mekanisme pengawasan internal Polri. Setelah melalui gelar perkara sesuai mekanisme yang berlaku, penanganan dugaan pelanggaran etik tersebut ditingkatkan ke tahap pemeriksaan.
Pelaksana Harian (Plh.) Kabid Propam Polda Maluku, Kompol J Malawat, menegaskan setiap anggota Polri wajib menaati hukum, disiplin, dan kode etik profesi, baik dalam menjalankan tugas maupun kehidupan bermasyarakat.
“Setiap anggota Polri terikat pada ketentuan hukum dan kode etik profesi. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan secara objektif, profesional, dan berdasarkan fakta yang ditemukan. Tidak ada anggota yang dikecualikan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku,” tandas Malawat dalam keterangannya, Jumat (2/10/2026).
Ia menjelaskan, peningkatan ke tahap pemeriksaan merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik untuk mendalami fakta, keterangan, dan bukti yang relevan.
“Peningkatan ke tahap pemeriksaan merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik untuk mendalami fakta, keterangan, dan bukti yang relevan. Proses ini akan dilaksanakan sesuai prosedur dengan tetap menjunjung asas profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas,” jelasnya.









