Dinilai ABS ke Menko Luhut Soal Lahan Ambon New Port, Kader Banteng Ramai-ramai Seruduk Murad Ismail

oleh -1.172 views
Link Banner

Porostimur.com – Ambon: Langkah Gubernur Maluku, Murad Ismail yang memberi laporan kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan bahwa masalah pembebasan lahan untuk proyek Ambon New Port di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah sudah beres, oleh para kader PDI-Perjuangan dinilai sebagai bentuk upaya menghancurkan kredibilitas partai banteng di Maluku.

Kader senior PDI-P, Yusuf Leatemia menilai, pernyataan Murad secara tidak langsung mengecewakan masyarakat, khusus warga Waai dan itu sangat tidak dibenarkan. PDI-Perjuangan kata dia, adalah partai yang memihak kepada kepentingan rakyat dan bukan menyengsarakan rakyat.

“Sebagai kader PDI-Perjuangan yang berjuang membesarkan PDI-Perjuangan, Saya melihat kehadiran Murad Ismail di PDI-P sengaja untuk menghancurkan partai ini. Suka atau tidak suka, saya harus katakan, Murad Ismail sengaja hancurkan PDI-Perjuangan di Maluku,” tegas Leatemia, Senin (11/10/2021).

Leatemia mengatakan, tudingan tersebut beralasan, sebab kalau Murad Ismail merasa dibesarkan PDI-Perjuangan, maka seharusnya yang bersangkutan paham roh dan jiwa serta marwah partai.

“Yang jelas, PDI-Perjuangan kali ini dipimpin oleh Murad gagal. Karena apa, karena dengan perilaku dia sebagai seorang gubernur melekat ketua DPD PDI-Perjuangan, dengan tutur kata, maki-maki, kasar dan lainnya, itu berimbas untuk PDI-Perjuangan,” tukas Leatemia.

“Dia tidak pernah mau membela rakyat. Contoh kasus pembebasan lahan proyek Ambon New Port di Waai. Dimana keberpihakan dia kepada rakyat di sana? Memalukan. Kalau dia selaku seorang ketua DPD yang punya pikiran waras, seorang pimpinan yang benar-benar punya elektabilitasnya baik, seorang pejabat daerah, dia sebagai seorang pamong, harusnya merangkul masyarakat. Panggil masyarakat cari tahu apa kesalahan masyarakat, saling mengisi, itu baru bijak. Tapi ini tidak, dia sudah hadang masyarakatnya sendiri. Beta mau bilang, seorang preman yang cerdas juga tidak seperti itu,” imbuhnya.

Leatemia bilang, Murad Ismail sangat berbahaya bagi PDI-Perjuangan di Maluku. Karena itu, kader-kader senior akan bersatu untuk melengserkan yang bersangkutan dari jabatannya selaku Ketua DPD.

“Hasil survei, PDI-Perjuangan di Maluku anjlok. Banyak teman-teman partai lain makin mengejar kekuatan di lapangan. PDI-Perjuangan nol besar. Untuk itu, kami akan usulkan ke DPP supaya Murad Ismail ini harus dilengserkan dari ketua DPD,” ungkap Leatemia.

Baca Juga  Diskominfo Maluku Habiskan Ratusan Juta untuk Bikin Dua Website

“Jika ingin PDI-Perjuangan kembali dengan roh dan marwahnya di Maluku, Murad harus dilengeserkan. Orang ini berbahaya untuk partai. Dia sengaja hancurkan ini partai. Dia tidak punya kemampuan apa-apa. DPP harus segera menyelamatkan partai ini di Maluku. Harus lengserkan dia,” sambungnya.

Leatemia menegaskan, dalam soal kasus pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Ambon New Port di Waai, seharusnya sebagai gubernur sekaligus ketua DPD PDI-Perjuangan, Murad lebih peka terhadap keinginan masyarakat di sana dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

“Yang terjadi di Waai itu, kan salah satu masyarakat di sana itu kader PDI-Perjuangan. Masakan kader PDI-Perjuangan ribut kaya gitu tidak ada respon. Harusnya dia panggil dan bicara. Insting politiknya harus jalan. Jangan bikin gap di tengah-tengah masyarakat. Pemimpin seperti ini bagaimana mau membesarkan partai. Setahu saya PDIP di zaman John Mailoa, Karel Ralahalu lalu Edwin Huwae kemenangan di Waai itu diatas 60 persen. Nah, saya sangat yakin, ketika Murad selaku ketua DPD bahkan adanya program pempus menyangkut dengan pembangunan proyek New Port, ada info, katanya tanah-tanah itu sudah dibeli, sebagian juga dia punya. Ditakutkan jangan sampai sengaja, atau mau rampok karena kan di dalamnya juga diduga ada Murad punya tanah. Ini bahaya. Sengaja untungkan diri sandiri,” kecamnya.

Soal lahan di Waai dibandrol dengan harga Rp 50 ribu lanjut Leatemia, ini hal yang sangat tidak baik bagi rakyat. “Ingat bahwa PDI-P ini partai wong cilik. Partai yang senantiasa pro kepentingan rakyat. Jangan mempermalukan PDI-P. Saya sangat sesali dengan ketua DPD seperti ini. Kita malu punya ketua DPD seperti ini. Saya ini salah satu pendiri partai. Kita menyesal lihat pemimpin seperti ini. Harusnya dia berkaca dan belajar dari pemimpin-pemimpin di masa lalu. Jangan melekat dia punya karier kepolisian itu lalu tidak mengangap siapapun di PDI-P ini. Jadi bagi saya, PDI-P dibawah kepemimpinan Murad Ismail itu hancur-hancuran, terjun bebas, atau mati di tempat,” ujarnya.

Baca Juga  Siapkan SDM Kelola Lumbung Ikan Nasional, Menko Luhut Bakal Bangun 'Kampus'

Ia menyarankan kepada DPP supaya jeli melihat persoalan di Maluku dan segera gantikan Murad Ismail.

“PDI-P di bawah kepemimpinan Murad hancur berantakan. Teman-teman DPD dan kader-kader lain jangan diam. Kalau teman-teman diam dan meninabobokan Murad, maka saudara-saudara menginginkan kehancuran partai ini di Maluku,” imbaunya.

Senior PDI-Perjuangan lainnya, Nicolas Albertus Rahalus juga punya pendapat yang sama. Menurutnya, kepemimpinan Murad Ismail selaku Gubernur Maluku yang melekat juga Ketua DPD PDI-Perjuangan, sangat tidak menguntungkan bagi partai dan masyarakat Maluku.

“DPP harus melihat kembali kepemimpinan Murad selaku Ketua DPD PDI-Perjuangan di Maluku. Kita tidak bisa memungkiri, tugasnya sebagai gubernur itu menyita banyak waktu. Tapi pada sisi lain, fungsi dan tugas sebagai ketua DPD juga menuntut perhatian yang penuh. Nah, kalau begini caranya, nanti lam-lama PDI-Perjuangan yang jadi korban. Jadi mungkin ya, DPP harus segera ambil langkah untuk melihat situasi ini. Kalau masih ingin PDI-Perjuangan kembali menjadi pemenang di Maluku, kalau tidak ya terjun bebas dan itu bahaya,” kata Rahalus.

Senior-senior PDI-P tambahnya berdarah-darah membesarkan partai dan kemudian dihancurkan oleh orang yang tidak mengerti dan paham roh dan jiwa partai. “Jika ini terjadi, ada sesuatu yang salah. Nah, yang salah itu harus dibenahi baik dari DPD maupun DPC sampai anak ranting,” harapnya.

Rahalus mensinyalir, buruknya kinerja Murad Ismail di pemerintahan dan sikapnya yang tidak mempedulikan partai sangat berpengaruh pada kerja-kerja kader untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan elektabilitas partai.

“Ini pengaruhnya besar. Satu hal yang masih menjadi catatan, kami lihat, rapat-rapat DPD sangat jarang. Muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat seperti di Waai seharusnya dibahas dalam rapat, karena itu pengaruhnya terhadap elektabilitas partai. Jadi saya tegaskan, sebaiknya kita satu hati satu kata membawa aspirasi ini ke DPP dan meminta untuk segera lengserkan Murad Ismail dan digantikan dengan orang yang paham partai. Biarkan Murad Ismail fokus saja ke pemerintahannya, supaya pikirannya tidak terganggu. Poak Murad jangan paksakan kalau tidak mampu nanti hancur ini partai,” saran Rahalus.

Baca Juga  Ini Langkah Mendes Tingkatkan SDM Desa di Maluku-Maluku Utara

Senior PDI-P lainnya, Evert Kermite juga merasa sedih dan prihatin melihat kondisi Maluku dibawah kepemimpinan Murad Ismail. Katanya, kepentingan rakyat kerap diabaikan. Padahal sebagai partai wong cilik, PDI-P harusnya tampil di depan membela kepentingan rakyat.

“Sebagai salah seorang pendiri dan pejuang partai, terpaksa saya harus katakan sedihdan prihatin melihat kondisi PDI-P di Maluku. Karena itu, saya pesimis kalau PDI-P bertekad untuk memenangkan pilakda, pileg dan sebagainya. Rakyat sudah pintar, bisa-saja kedepan ini rakyat tidak lagi percaya PDI-P,” tandas Kermite.

Persoalan pembahasan APBD-P secara kilat menurut eks anggota DPRD Maluku ini harusnya disikapi secara serius oleh PDI-P termasuk proyek pembangunan lahan New Port.

“Saya heran, setelah terjadi masalah kok tidak ada langkah-langkah untuk coba cari solusi penyelesaian. Dan ini menjadi masalah yang besar dalam rangka mempengaruhi partai ini kedepan. Sebenarnya, ketika Ketua DPD lamban untuk menangani masalah ini, fungsionaris yang lain ambil inisiatif. Ajak ketua rapat. Ada masalah serius kita rapat untuk bicarakan. Karena itu saya lihat konsolidasi partai sangat rapuh. Dan ketua DPD PDI-P harus bertanggungjawab. Berikutnya, ada kebekuan komunikasi antara fraksi dan petugas parta yakni gunernur dan wakil gubernur. Pengalaman saya, kalau ada masalah, fraksi mengambil langkah, mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan petugas partai, bahwa ada masalah ini, mari kita bicarakan. Saya melihat adik-adik saya di fraksi ini seperti mengalami kekakuan dan ketakutan yang berlebihan,” ungkapnya.

Olehnya itu tambah Kermite, sangat tidak menguntungkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab partai kedepan. Terlampau banyak kasus terjadi di Maluku. Karena itu fraksi PDI-P harus tampil di depan. Harus memberikan visi buat petugas partai yang namanya gubernur selaku ketua DPD. (keket)