Mereka menilai pemerintah seharusnya tidak tinggal diam ketika warganya menghadapi kriminalisasi atas dasar mempertahankan tanah warisan leluhur.
Salah satu warga menyampaikan kekecewaannya, “Mereka bukan kriminal. Mereka hanya mempertahankan tanah yang sudah turun-temurun mereka kelola. Tapi sampai sekarang, Pemda tidak pernah hadir.”
Sementara itu, tekanan dari publik terhadap penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat terus menguat.
Banyak pihak menanti sikap tegas Pemda untuk tidak berpihak kepada korporasi, melainkan kepada rakyat yang tengah mengalami ketidakadilan. (Nahrawi)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
