“Setidaknya apa yang menjadi tuntutan masyarakat bisa dipenuhi oleh negara. Mereka menuntut agar ada ganti untung. Yang penting ada solusi yang bisa membuat masyarakat puas,” ujarnya.
Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, turut menyambut upaya BAP DPD RI. Ia menegaskan, penyelesaian sengketa diharapkan dilakukan segera dan secara adil untuk seluruh pihak, termasuk masyarakat dan TNI AU di Morotai.
“Atas nama pemerintah, kami menyampaikan apresiasi kepada BAP DPD RI yang telah merespons dan mengagendakan pertemuan hari ini. Harapan kita semua, kehadiran ini menjadi solusi terbaik bagi masyarakat dan negara,” kata Sarbin Sehe.
RDPU tersebut menghadirkan unsur pemerintah daerah, DPRD, ATR/BPN, dan TNI AU, menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas institusi dalam penyelesaian sengketa tanah strategis.
Semua pihak sepakat bahwa penyelesaian terukur dan adil menjadi kunci untuk menjaga kepastian hukum sekaligus kelancaran pembangunan Bandara Leo Wattimena. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
