DPRD Soroti Perizinan dan Tata Ruang
Harry menjelaskan, kewenangan penerbitan izin pertambangan bukan berada di Pemerintah Kota Ambon. Urusan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku melalui instansi teknis yang membidangi sektor sumber daya mineral.
Meski demikian, Pemerintah Kota Ambon tetap memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan sektor tersebut. Selain berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat, Galian C juga berhubungan dengan penerimaan pajak daerah serta ketersediaan material konstruksi yang dibutuhkan untuk pembangunan.
Komisi III DPRD Kota Ambon sebelumnya telah menggelar pertemuan dengan sejumlah pelaku usaha Galian C.
DPRD juga memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) teknis serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengetahui secara langsung persoalan yang menjadi kendala dalam proses perizinan.
Salah satu persoalan yang mencuat dalam pembahasan tersebut adalah kesesuaian pemanfaatan ruang.
Harry menyebut, persoalan tata ruang diharapkan segera mendapatkan kepastian seiring revisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Ruang Kota Ambon yang kini memasuki tahap akhir.
“Revisi tata ruang sekarang sudah tahap akhir. Rencananya akan dipublikasikan secara resmi pada Rabu atau Kamis minggu depan,” jelasnya.









