Pelaku usaha yang masuk kategori tersebut disebut masih diberikan ruang untuk beroperasi sementara, sembari melengkapi persyaratan administrasi yang belum terpenuhi.
Kebijakan tersebut berbeda dengan pelaku usaha baru yang hendak memulai aktivitas pertambangan.
Selanjutnya, Komisi III DPRD Kota Ambon akan menyusun kajian dan rekomendasi resmi sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kota Ambon.
Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menentukan langkah kebijakan yang tetap memperhatikan aspek legalitas, namun pada saat yang sama tidak mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat, perlindungan pekerja serta kebutuhan material untuk pembangunan di Kota Ambon.
(Josian Kakisina)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com










