Dalam pertemuan itu, kata dia, Komisi III mendorong BP3KP melakukan evaluasi terhadap kontraktor, terutama apabila ditemukan kewajiban yang tidak dijalankan sebagaimana ketentuan kontrak.
Menurut Lohy, evaluasi diperlukan agar persoalan yang terjadi tidak mengganggu penyelesaian proyek yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Pulau Banda.
Ia juga meminta agar setiap pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual ditindak sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau memang terbukti tidak menjalankan kewajiban sesuai kontrak, tentu harus ada tindakan sesuai aturan,” ujarnya.
Salah satu opsi yang menurut Lohy perlu dipertimbangkan adalah pemberian sanksi administratif, termasuk kemungkinan pencantuman kontraktor ke dalam daftar hitam apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan pelaksanaan proyek pemerintah tidak terhambat sekaligus menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan di daerah.
Soroti Kontraktor dari Luar Daerah dan Hak Pekerja
Selain persoalan kewajiban kontraktor, Lohy juga mempertanyakan penggunaan perusahaan dari luar daerah dalam pengerjaan proyek sanitasi di Pulau Banda.
Ia menilai pelibatan pelaku usaha konstruksi lokal patut dipertimbangkan selama memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan pengadaan. Selain memudahkan pengawasan, keterlibatan perusahaan lokal dinilai dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah.
