“Untuk itu ini perjuangan masih harus kita lakukan, undang-undang tentang pemerintahan daerah yang kemudian 80% sumber daya atau pendapatan hasil lautnya bagi hasilnya dibagi ke seluruh provinsi seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Lanjut Sangkala, Provinsi Maluku dan kabupaten/kota di Maluku yang daerah penghasil ikan ini sangat masih miris pendapatannya jauh di bawah standar. Untuk itu kami tidak bisa berbagi banyak informasi.
“Cuma mungkin dengan pengalaman ini bisa juga Lampung dan daerah-daerah lain. Kita juga berjuang untuk mendapatkan hak kita di daerah melalui bagaimana regulasi ini bisa kita perbaiki,” ujarnya.
Ketua DPD PKS Maluku ini menambahkan, gubernur dan pemerintah daerah terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kedepan bisa lebih baik.
“Jadi masih harus diperjuangkan lagi soalnya laut belum memberikan kesejahteraan yang maksimal untuk peningkatan PAD di daerah provinsi kepulauan,” pungkasnya. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
