Edwin Huwae, Hawon-hawon dan Fenomena Mic Patah di DPRD Maluku

oleh -709 views
Link Banner

Oleh: Bito Temmar, Politisi Senior

Sinyalemen kemungkinan adanya “perselingkuhan” dalam pembahasan dan persetujuan KUA PPAS RAPBD P 2021 yang abnormal — karena hanya sehari — oleh anggota DPRD Maluku, Edwin Huwae, SH, dan reaksi keras dari para ketua fraksi dan bahkan gubernur Maluku, bagi saya merupakan fenomena yang khas dalam sejarah DPRD periode ini.

Fenomena khas karena untuk pertama kali ketua-ketua fraksi begitu reaktif hanya karena satu pernyataan kritis dari salah seorang anggota DPRD. Rupanya selama ini dinamika politik internal di DPRD Maluku ibarat “karpet merah” atau meminjam diksi lokal di Kei “hawon-hawon”, ketika ada kritik, seperti “cacing kena kapur” — rame-rame marah besar. Lucu kan?.

Sikap kritis bahkan sinyalemen Edwin Huwae, dalam satu lembaga politik yang di masa lampau ketika saya masih partisan menyebut lembaga perwakilan sebagai “sekolah kepemimpinan publik”, amat sangat normal.

Bagaimana tidak?. Penyimpangan atas tahapan, proses, dan mekanisme pembahasan dan persetujuan atas KUA PPAS RAPBD P 2021 tidak masuk akal. Masa sih tidak lebih dari satu hari satu elemen penting dari kebijakan publik diselesaikan?

Baca Juga  Maluku Berpotensi Hujan Dengan Intensitas Tinggi

Aneh sekali. Kanibisasi seperti ini dianggap biasa. Padahal ini benar-benar abnormal yang bagi idealisasi satu proses politik pemerintahan, harusnya dihindari. Namanya kebijakan umum anggaran. Berarti fungsinya utamanya adalah acuan yang merasionalisasi perlunya perubahan APBD. Dan karena itu dibutuhkan waktu yang cukup untuk mendalami, membahas, dan.menyetujui.

Saya kemudian teringat lagi dengan atensi teoritik mengenai satu proses kebijakan publik dari Meyer. Dia berpendapat bahwa tahapan dan mekanisme satu event pemerintahan yang njelimet sekali pun begitu penting untuk menilai kepatuhan dan kelayakan substantifnya.

Jadi saya terpaksa memohon maaf dulu kepada pemprov dan DPRD, terlampau banyak kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang karena dibuat tanpa mengindahkan proses yang baik, kalau dinilai, peringkatnya amat sangat buruk. Semisal, dana pinjaman 700 milyar.

Baca Juga  Kapolda Maluku Dituduh Jadi Mafia Tanah

Oleh karena mekanisme politik pembahasan dan penetapan rencana pemanfaatnya abnormal, dari segi ukuran manajemen berbasis kinerja, saya harus mengatakan buruk sekali. Dan oleh karena itu, kanibalisasi proses pembahasan dan penetapan KUA PPAS RAPBD P 2021 yang dikritik Edwin Huwae, harusnya diterima selayaknya. Bukan kemudian direaksi bahkan sampai main ancam-ancaman.

Kawan-kawan di DPRD sekali lagi mesti sadar terhadap adagium sistem. Out put satu kebijakan publik yang baik, sangat bergantung dari kecukupan prosesnya. Jadi kalau berang dan marah besar hanya karena kritik, bisa terjebak lagi dengan adagium lain dari Aristoteles. Menurutnya, “kesalahan yang dilakukan secara berulang, kemudian diterima sebagai kebenaran”.

Mungkin sekali selama ini gemar dengan kanibalisasi tahapan dan mekanisme pembahasan kebijakan-kebijakan pemerintahan, saat dikritik untuk diluruskan, semua bereaksi begitu keras.

Hebohnya, Pak Gubernur juga ikut-ikutan. Ucapan Pak Gubernur “saya atas nama gubernur dan ketua DPD PDI Perjuangan…”, rasanya patut dimaklumi saja. Tidak perlu dipolemikan lagi.

Baca Juga  Dari Mel di Kei ke Remah-remah di Ambalau

Intinya kritik anggota DPRD atas nama Edwin Huwae, sesungguhnya baik bagi proses penyehatan dinamika politik pemerintahan di lembaga itu. Saya dengar ada keinginan untuk mengevaluasi yang bersangkutan gara-gara pernyataannya.

Kalau menurut saya, yang patut dievaluasi adalah Ketua DPRD karena kepemimpinannya tidak bermakna memulihkan posisi dan peran DPRD dalam konteks dinamika politik pemerintahan lokal yang sehat, dinamis, dan retrospektif. Juga begitu banyak anggota DPRD yang kalau di Tanimbar sana mereka disebut sebagai “mic patah”.

Kelompok ini yang perlu dievaluasi karena tanpa sadar mereka ini hanya menjadi beban belaka. Dengar-dengar dalam satu tahun masa psrsidangan, tak sekali pun menggunakan hak bicara. Herannya luput dari liputan pers. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.