Fiskal Pemkab Halsel Masih Aman, DBH Kurang Bayar Rp102 Miliar Masuk RKUD

oleh -61 Dilihat
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halsel, Farid Husen, memastikan dana tersebut telah diterima pemerintah daerah dan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan serta petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pemanfaatannya tetap harus mengikuti peruntukan dan petunjuk teknis pemerintah pusat. Di antaranya untuk kebutuhan pembayaran gaji PPPK, dukungan fiskal daerah, pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur.

Dengan masuknya DBH tersebut, pemerintah daerah memiliki tambahan likuiditas untuk menopang kebutuhan belanja yang telah direncanakan dalam APBD.

Namun, Farid mengingatkan bahwa tambahan dana tersebut tidak serta-merta membuat kemampuan fiskal daerah hingga akhir tahun dapat dipastikan.

APBD Perubahan Jadi Penentu Ruang Fiskal

Farid mengatakan, kondisi fiskal Pemkab Halsel hingga saat ini masih dalam posisi aman. Kendati demikian, kemampuan fiskal daerah sampai Desember 2026 masih harus dilihat berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan dan belanja setelah APBD Perubahan 2026 berjalan.

“Sampai saat ini posisi fiskalnya masih aman. Alhamdulillah masih aman,” katanya.

Baca Juga  Golkar Ambon Siapkan Sejumlah Agenda Jelang Pelantikan, Elly Toisutta Libatkan Kader Muda

Menurutnya, APBD Perubahan membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pembiayaan karena terdapat tambahan kegiatan dan belanja. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kondisi tersebut membuat kemampuan fiskal daerah hingga akhir tahun belum dapat dipastikan sepenuhnya.

“Apakah semua 100 persen bisa terealisasikan, itu memang harus tunggu setelah pengesahan. Baru kemudian saya bisa sampaikan secara objektif,” ujar Farid.

No More Posts Available.

No more pages to load.