“Kami tidak menghakimi siapa pun. Kami meminta agar setiap fakta yang relevan diperiksa dan dijelaskan secara hukum. Jika tidak terbukti, maka harus dijelaskan berdasarkan proses hukum. Namun apabila terdapat bukti yang cukup, kami meminta agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Riswan.
Soroti Nama Mito dan Dugaan Aliran Uang
Formapas Malut menaruh perhatian terhadap fakta-fakta yang disebut dalam konstruksi perkara Amran Mustari, termasuk penyebutan nama Abdul Hamid Payapo alias Mito.
Berdasarkan uraian dakwaan yang menjadi perhatian Formapas dan diberitakan kepada publik, nama Mito disebut dalam rangkaian peristiwa terkait pengumpulan dan penyerahan uang, termasuk nominal Rp873,285 juta.
Formapas meminta aparat penegak hukum tidak mengabaikan setiap informasi yang memiliki relevansi dengan perkara tersebut.
Mereka juga mendesak KPK menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan perkara, dengan tetap berpedoman pada alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku.
“Kami datang bukan untuk menghakimi. Kami datang untuk meminta negara bekerja secara transparan. Jika ada fakta yang harus diperiksa, periksa. Jika ada aliran dana yang harus ditelusuri, telusuri. Jika ada pejabat yang perlu dievaluasi, evaluasi berdasarkan aturan dan bukti,” ujar Riswan.











