Formapas Malut Desak KPK Telusuri Dugaan Suap Proyek Jalan, Minta Kementerian PU Evaluasi Plt Kepala BPJN

oleh -149 Dilihat
Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP Formapas Malut) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, Senin (5/10/2026).

Ia menegaskan, prinsip proses hukum harus menjadi pijakan utama. Publik berhak mengetahui perkembangan dan fakta perkara, sementara setiap pihak yang disebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai hukum.

Selain mendatangi KPK, Formapas Malut juga menyampaikan aspirasi kepada Kementerian PU RI, khususnya terkait penunjukan Abdul Hamid Payapo alias Mito sebagai Plt Kepala BPJN Maluku Utara.

Formapas meminta proses penunjukan pejabat pada posisi strategis tersebut dievaluasi secara objektif dengan memperhatikan aspek administratif, rekam jejak, integritas, kompetensi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Menurut Formapas, evaluasi tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman sebelum adanya proses hukum, melainkan sebagai langkah kehati-hatian dalam menjaga tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik.

Formapas Minta Kementerian PU Evaluasi hingga Copot Mito

Dalam penyampaian aspirasinya, Formapas Malut juga mendesak Kementerian PU memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan dasar pertimbangan penunjukan Abdul Hamid Payapo sebagai Plt Kepala BPJN Maluku Utara.

Baca Juga  Gempa M6,9 Guncang Maluku Barat Daya, Tujuh Rumah di Desa Werwaru Rusak

Formapas berpandangan, jabatan strategis dalam penyelenggaraan infrastruktur negara harus dijalankan berdasarkan prinsip profesionalitas, integritas, kompetensi dan akuntabilitas.

No More Posts Available.

No more pages to load.