Formapas Malut Desak KPK Telusuri Dugaan Suap Proyek Jalan, Minta Kementerian PU Evaluasi Plt Kepala BPJN

oleh -149 Dilihat
Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP Formapas Malut) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, Senin (5/10/2026).

Selain evaluasi, Formapas secara tegas meminta Kementerian PU mencopot Abdul Hamid Payapo dari jabatan Plt Kepala BPJN Maluku Utara.

Desakan tersebut disampaikan sebagai bagian dari tuntutan organisasi agar pemerintah memastikan tidak ada persoalan integritas maupun konflik kepentingan yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pengelolaan proyek infrastruktur.

Dalam rangkaian aksi tersebut, Formapas Malut juga melakukan audiensi dengan pihak Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU RI.

Dalam audiensi itu, Formapas menyampaikan sejumlah tuntutan dan argumentasi terkait perlunya transparansi, evaluasi serta penguatan integritas dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan di Maluku Utara.

Pihak Direktorat Jenderal Bina Marga menyampaikan bahwa aspirasi dan tuntutan yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Baca Juga  Putuskan Myanmar Lakukan Genosida terhadap Rohingya, ICJ Perintahkan Pemulangan Pengungsi

Formapas Malut mengapresiasi ruang dialog tersebut. Namun, mereka menegaskan bahwa setiap tindak lanjut diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, institusional maupun kepada publik.

Adapun tuntutan PP Formapas Malut dalam aksi tersebut meliputi:

  1. Mendesak KPK RI menelaah dan menelusuri fakta-fakta yang relevan dalam perkara Amran Mustari, termasuk setiap nama yang muncul dalam konstruksi perkara sepanjang memiliki relevansi hukum.
  2. Mendesak KPK melakukan pemeriksaan terhadap Abdul Hamid Payapo alias Mito terkait dugaan keterlibatan dalam perkara suap proyek jalan di Balai IX Maluku-Maluku Utara.
  3. Mendesak penelusuran aliran dana yang berkaitan dengan perkara, termasuk nominal Rp873,285 juta sebagaimana disebut dalam konstruksi perkara, dengan tetap berpedoman pada alat bukti dan prosedur hukum.
  4. Mendesak Kementerian PU RI mengevaluasi proses penunjukan Abdul Hamid Payapo alias Mito sebagai Plt Kepala BPJN Maluku Utara, termasuk aspek administratif, rekam jejak, integritas, kompetensi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
  5. Mendesak Kementerian PU RI memberikan penjelasan transparan mengenai mekanisme dan dasar pertimbangan penunjukan pejabat pelaksana tugas pada posisi strategis tersebut.
  6. Mendesak Kementerian PU RI mencopot Abdul Hamid Payapo dari jabatan Plt Kepala BPJN Maluku Utara.
Baca Juga  SeOPMI Haltim Desak Disdik Evaluasi Dugaan Pungutan di SMP Negeri 2 Maba

Riswan menegaskan, Formapas Malut akan terus mendorong keterbukaan dalam proses penanganan persoalan tersebut.

No More Posts Available.

No more pages to load.