Pemerintah daerah pun diminta memberikan penjelasan konkret dalam rapat paripurna jawaban Bupati, termasuk komitmen pengalokasian anggaran untuk penanganan abrasi dan pemenuhan kebutuhan warga pada Tahun Anggaran 2027.
Persetujuan RAPBD Bersyarat, Gerindra Ancam Tarik Dukungan
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa seluruh catatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab politik dan moral dalam mengawal kepentingan masyarakat Halmahera Selatan.
Gerindra meminta jawaban pemerintah daerah tidak sekadar bersifat normatif atau berupa narasi, tetapi harus disertai dokumen pendukung, rincian anggaran, penelusuran administrasi, serta langkah perbaikan yang dapat diverifikasi bersama.
Berdasarkan postur Ranperda APBD 2027 yang disampaikan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.866.586.841.261, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1.864.586.841.261. Selain itu, terdapat pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah sebesar Rp2 miliar.
Fraksi Gerindra pada prinsipnya menyatakan menerima Ranperda APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas dan diproses lebih lanjut. Namun, penerimaan tersebut disertai sejumlah persyaratan dan catatan yang harus ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.









