Popularitas dan gaduh politik ayahnya menjadi warisan yang tidak mudah dan selama selalu menjadi kontroversi berkepanjangan. Hanya dengan materi kampanye dari ikon mobil SMK bodong sebagai iklan politik, popularitas Jokowi melesat tinggi menandai sukses demokrasi yang riuh tapi minus kualitas. Ini memang resiko demokrasi langsung, populer tetapi tidak menjadi indikasi kualitas dan kapasitas. Gibran dengan kapasitas dan kemampuan yang rendah terpaksa masuk ke dalam lingkaran politik elite yang keras.
Gibran kemudian dalam kontroversinya menjadi sasaran kritik meskipun tidak terlibat langsung dalam setiap kiprah keputusan politik ayahnya. Untuk mengawal Gibran, Jokowi selama dua tahun ini terus berusaha untuk menjalankan “kekuasaan” pasca kekuasaan, yakni ingin terus berkuasa tidak dari kekuasaan formal tetapi melalui sisa-sisa pengaruhnya di dalam kabinet Prabowo. Kiprahnya terbentur tembok politik setelah skandal penyadapan terhadap presiden terjadi dan terbuka di publik. Gibran sebagai kelinci percobaan kini menghadapi risiko, yang tidak mudah.
Gibran sebenarnya adalah bagian dari sebuah eksperimen politik besar, yang dirancang dan berlangsung pada penghujung kekuasaan Jokowi. Setelah Jokowi gagal menyiasati konstitusi dan mencoba berkuasa tiga periode, maka eksperimen ini dijalankan untuk memperpanjang pengaruh politiknya setelah masa jabatan konstitusionalnya berakhir. Inilah yang disebut “kekuasaan” pasca kekuasaan. Seorang presiden yang sudah berakhir kekuasaannya secara konstitusional, tetapi tetap berusaha sekuat tenaga “ngotot” untuk melanjutkan pengaruh politiknya dan tetap tidak ingin berakhir pengaruhnya. Praktek dan perilaku seperti ini berpotensi menjadi pusat kekuasaan tandingan bagi presiden yang sedang menjabat. Inilah yang dilakukan oleh Jokowi di dalam kabinet Prabowo dengan menempatkan antek-antek politiknya, seperti Giring, Raja Juli, Kodari, dan lainnya.
