Hendra Karianga: Hibah Kesbangpol Halsel Tanpa SK, NPHD dan Proposal Harus Diusut Jaksa

oleh -38 Dilihat
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan belanja hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2024 mendapat sorotan praktisi hukum, Hendra Karianga.

Ia menilai, apabila dokumen-dokumen pokok tersebut tidak terpenuhi, penyaluran dana hibah patut dipertanyakan dan perlu ditelusuri lebih jauh oleh pihak berwenang.

“Kalau dokumen-dokumen penting itu tidak ada, maka patut diduga terjadi penyimpangan dalam penyaluran dana hibah. Apalagi jika dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka persoalannya bisa masuk dalam ranah tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Jaksa Diminta Dalami Temuan BPK, Bukan Berhenti di Inspektorat

Hendra secara khusus meminta Kejari Halmahera Selatan mendalami dugaan penyimpangan belanja hibah Kesbangpol Tahun Anggaran 2024 melalui mekanisme penegakan hukum sesuai kewenangannya.

Menurutnya, penelusuran harus diarahkan untuk mengungkap proses penyaluran anggaran, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta kemungkinan adanya kerugian keuangan negara.

Ia juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan besaran kerugian negara apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Baca Juga  Dua Anggota Kongres AS Desak Penghentian Pendanaan Operasi Militer Ofensif terhadap Iran

“Kalau memang ditemukan indikasi penyimpangan, aparat penegak hukum harus bergerak. Harus diungkap siapa pihak yang bertanggung jawab dan berapa besar kerugian negara. BPK juga perlu melakukan audit untuk memastikan besaran kerugian negara serta pihak yang harus bertanggung jawab,” ujarnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.