Sementara itu, Hudi Yusuf memperingatkan bahwa proses pemakzulan berpotensi membuka ruang bagi tarik-menarik kepentingan politik di parlemen. Ia juga mengkhawatirkan kemungkinan pengerahan massa dari kelompok yang mendukung maupun menentang Gibran.
“Apabila ada impeachment, ini akan melibatkan anggota DPR dan di sinilah saya khawatir ada bargaining politik terhadap putusan MK,” ujar Hudi, dikutip Sabtu (10/10/2026).
Ia menambahkan, mobilisasi massa yang saling berhadapan dapat memengaruhi situasi keamanan apabila tidak dikelola secara bijaksana. Ketegangan politik yang berkepanjangan juga dikhawatirkan mengganggu konsentrasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program-program strategis.
Meski demikian, pandangan kedua pengamat tersebut merupakan penilaian dan kekhawatiran politik. Kemungkinan terjadinya konflik maupun dampaknya terhadap pemerintahan tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan perkembangan polemik saat ini.
Hudi juga menyarankan agar persoalan persyaratan pendidikan diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum. Ia berpendapat, apabila ingin memenuhi persyaratan pendidikan yang dipersoalkan dan kembali mencalonkan diri pada kesempatan berikutnya, Gibran dapat mempertimbangkan jalur pendidikan Paket C.
